by

Oknum Anggota Dewan Jadi DPO Kasus Narkoba, Rodi : Ada Surat Panggilan Sebagai Saksi

LINGGAUMETROPOLIS.COM– Lembaga DPRD Kota Lubuklinggau tercoreng, pasalnya salah satu anggota DPRD Lubuklingau inisial DZ alias K berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus narkoba diwilayah hukum Polres Lubuklinggau dengan nomor DPO/../VIII/2019/RES Narkoba.

Kasus yang menjerat wakil rakyat Dapil Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan Timur II ini berawal dari penangkapan terhadap Gusti Yudi Sutira diamankan Narkoba seberat 5 gram yang menurut pengakuannya barang tersebut dibeli dari Tomi Firdaus.

Selanjutnya Timsus Polres melakukan penggerebekan kerumah Tomi Firdaus (24) di Jalan Merbabu, Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II pada 26 Juni 2019. Dari penggeledahan dan pemeriksaan diamankan barang bukti berupa Uang Rp 3.9 Juta, 12 buah plastik klip kosong, Handpone, 1 unit timbangan warna Silver yang ditemukan dirumah kosong sebelah rumah Tersangka.

Setelah itu, dilakukan penggeledahan digudang karya Tenda milik paman tersangka yakni DZ
yang berada di jalan Bromo RT 09 Kelurahan Karya Bakti ditemukan 2 plastik bening berisikan narkotika kristal putih seberat 5.84 gram.

Dari pengakuan Tomi, Narkotika tersebut dia dapat dari DZ dengan cara titipan untuk dijual kepada orang lain dengan mendapat keuntungan Rp 200 ribu setiap kali transaksi.

Tomi mengaku telah lima kali menjadi transaksi perantara narkotika jenis kristal putih milik DZ. rincianya tiga kali dengan Gusti dengan total 20 gram, satu kali dengan Novan (DPO) seberay 5 gram dan satu kali dengan Mang An (DPO) seberat 10 gram.

Status DZ saat ini masih sebagai saksi untuk tersangka Tomi Firdaus, namun beberapa kali diberikan surat panggilan tidak hadir. Sehingga ditetapkan sebagai DPO.

Ketua DPRD Lubuklinggau, H Rodi Wijaya membenarkan bahwa pihaknya menerima surat panggilan untuk DZ sebagai saksi, dan dirinya memerintahkan Setwan untuk menyampaikan surat tersebut kepada yang bersangkutan.

” Ngantor memang sudah jarang, tapi kalau hak ( gaji dan tunjangan dewan) masih diberikan karena belum ada putusan hukum inkra, selagi belum inkra maka haknya masih,”kata Rodi.

Sedangkan Ketua Komisi II, Suhada menyampaikan bahwa tidak begitu paham dengan masalah yang dihadapi anggota komisi II tersebut, dirinya hanya tahu sebatas saksi.

” Agustus masih ikut DL (Dinas Luar), Minggu kemarin 3 September ikut jugo di Jakarta,”jelas Politisi PKS ini

Sementara itu, Kapolres Lubuklinggau, AKBP Dwi Hartono dikonfirmasi melalui pesan whatsapp belum ada jawaban. (Tim)

Comment

News Feed