by

Polemik Pimpinan Dewan, Demokrat Muratara Tuding Demokrat Sumsel Kangkangi Aturan

MURATARA•LINGGAUMETROPOLIS.COM– Polemik internal Partai Demokrat (PD) terkait penetapkan unsur pimpinan DPRD Muratara terus berlanjut, bahkan DPC PD Muratara menuding DPD PD Provinsi Sumsel lah yang mengangkangi aturan.

” Bukan berarti DPC mengangkangi aturan, justru DPD mengangkangi aturan,”tegas Ketua DPC PD Kabupaten Muratara, Sukri, Rabu (2/10/2019).

BACA JUGA BERITA SEBELUMNYA

SK DPP DEMOKRAT DIANULIR SK DPC MURATARA

PD SUMSEL TEGASKAN DPP TUNJUK AMRI BUKAN SUKRI

Sukri mengatakan DPRD Muratara mengirimkan surat ke DPC meminta nama untuk diusulkan sebagai pimpinan sementara DPRD Muratara, jadi nama yang diusulkan berdasarkan hasil rapat pimpinan DPC.

Kemudian,kata Sukri, masalah SK DPP itu belum pernah masuk ke DPC PD Muratara, sedangkan secara organisasi itu ke DPC,barulah DPC ke DPRD berdasarkan mekanisme dan aturan UU 23 tahun 2014.

Diterangkannya, acuan mereka yakni undang-undang 23 tahun 2014, pimpinan melalui pimpinan partai politik setempat, dimana pada waktu itu Sekwan mengirim surat, jadi DPC melakukan rapat pimpinan partai.

” DPD belum pernah berkirim surat ke DPC untuk mengusulkan Amri ke DPRD, terus SK DPC untuk nama Amri itu tidak untuk SK sementara, yang jelas SK DPP belum pernah masuk ke DPC,”jelasnya.

Ia menerangkan bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel tidak menyampaikan SK DPP tentang penunjukan Amri sebagai wakil ketua ke DPC, melainkan langsung ke Setwan DPRD Muratara.

Ia juga menyampaikan,  DPC  Demokrat Muratara tidak pernah mengusulkan nama Amri ke DPD untuk menjadi unsur pimpinan DPRD, namun hal tersebut sah sah saja jika DPP kemudian mengeluarkan SK penunjukan nama Amri sebagai pimpinan DPRD Muratara.

” Tapi inilah yang terjadi di Demokrat tanpa diusul namamya bisa muncul, tapi itu wewenang DPP, wajar wajar saja kita tidak mempermasalahkan itu,”kata Sukri.

Lebih lanjut, ditanya mengenai SK DPP yang menetapkan Amri sebagai pimpinan sementara dan defenitif. Sukri menegaskan pihaknya tidak akan membangkang terhadap keinginan partai, jika mekanismenya dijalankan, seperti DPD mengirimkan SK DPP tersebut ke DPC PD Muratara.

” Kita hanya tembusan, apalah arti tembusan, bukan tujuan,”ujarnya.

Kemudian, untuk kedepan pada penetapan pimpinan defenitif DPRD Muratara,pihaknya akan mengikuti apa yang menjadi rekomendasi DPP Partai Demokrat, dengan catatan SK DPP tersebut disampaikan terlebih dahulu ke DPC bukan langsung ke DPRD Muratara.

Ia kembali menegaskan, pihaknya tidak bisa mengusulkan nama Amri sebagai pimpinan defenitif jika DPD tidak mengirimkan SK DPP tersebut ke DPC PD Muratara.

” Kalau tidak dikirim ke DPC tidak bisa, karena DPRD bersurat ke DPC, sesuai aturan UU 23 tahun 2014 itu, jadi DPD harus bersurat ke DPC, apa DPC tidak dianggap,”ujarnya.

Pihaknya berkomitmen akan menjalankan apa yang menjadi perintah DPP PD jika mekanisme dan aturan yang ada dijalankan, salah satunya DPD mengirimkan SK DPP ke DPC. Sehingga, DPC akan mengusulkan nama untuk pimpinan DPRD sesuai yang ditetapkan partai.

” Kalau ada permintaan DPRD, untuk usulan nama pimpinan akan kita rekomendasikan sesuai yang ditunjuk DPP (SK DPP), kalau kemarin (pimpiman sementara) kita tidak punya tadi (SK DPP),”pungkasnya.

Reporter : Fradez Cikyansori

Comment

News Feed