by

Terkait Temuan BPK Dugaan ‘ Mark Up’, Bupati Syarif : Sudah Diserahkan ke Kejaksaan

MURATARA | LINGGAUMETROPOLIS.COM —Kali ini Bupati Musirawas Utara (Muratara), H. Syarif Hidayat, lansung turun tangan menyerahkan dan mengajak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lubuklinggau untuk Menindaklanjuti dugaan “Mark up” alias Kelebihan bayar atas Kekurang volume fisik pekerjaan tahun anggaran 2018, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muratara, senilai Rp 5,2 milyar, Rabu (14/8/2019).

Bupati Muratara, melalui Pesan singkat yang dikirimnya di Nomor 0811780xxx. Terkait permasalahan ini sudah saya diserahkanya untuk diproses.

“Sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk di Tindaklanjuti,” ungkap Syarif Hidayat lewat SMS nya.

Informasi dihimpun, Dinas PUPR Muratara ditahun 2018 telah Menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp 162 milyar, dengan realisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp155 milyar, atau 95, 53 persen, dari anggaran realisasi Belanja Modal tersebut, diantaranya Terdapat 10 paket pekerjaan sebesar Rp 72 milyar, dan pekerjaan itu direalisasikan 100 persen.

Bedasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan, di Nomor: 28.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019. Bahwa dari Masing -masing pekerjaan 10 paket Proyek di PUPR Muratara dengan total dana sebesar Rp 72 milyar, itu sesuai Kontra pekerjaan saat itu telah dibayar 100 persen.

Hasil pemeriksaan BPK, ditemukan bahwa dokumen dan fisik 10 Proyek tersebut, terdapat kekurangan volume atas kesalahan penghitungan harga satuan dan ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan total keseluruan dana senilai Rp.5,2 milyar.

Permasalahan ini, disebabkan oleh Kepala Dinas PUPR Muratara, Kurang melakukan pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan fisik dilingkungan kerjanya. Hal ini juga, disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas PUPR Muratara, Kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan, dari 10 Proyek di PUPR Muratara dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Atas permasalahan ini, mengakibatkan Belanja Modal pada 10 paket Proyek senilai Rp 72 milyar di PUPR Muratara, dinyatakan terdapat Kelebihan pembayaran senilai Rp 5,2 milyar.

(Toding Sugara)

Comment

News Feed